IDI Ikatan Dokter Indonesia

Ikatan Dokter Indonesia disingkat IDI adalah organisasi profesi kedokteran di Indonesia. IDI bertugas sebagai organisasi yang menaungi para dokter di seluruh Indonesia. Organisasi ini berafiliasi dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI.

Visi

Menciptakan Dokter Indonesia yang Beretika, Mandiri, Profesional, dan Menjunjung Tinggi kesejawatan.

Misi
  1. Meningkatkan Nilai Etik, Kolegialitas, dan Kesejawatan Dokter Indonesia.
  2. Mewujudkan Dokter Indonesia yang Tangguh, Profesional, dan Sejahtera.
  3. Meningkatkan Budaya Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Percepatan Alih Teknologi Kedokteran.
  4. Meningkatkan "sense of belonging" dan "sense of participation" anggota terhadap organisasi IDI.
  5. Mewujudkan IDI menjadi organisasi modern, professional, dan terbuka.
  6. Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sehat dan Bermartabat.

Sejarah IDI

  • 1926

    Perkumpulan Vereniging van Indische Artsen berubah namanya menjadi Vereniging Van Indonesische Genesjkundigen (VGI). Menurut Prof. Bahder Djohan (Sekretaris VIG selama 11 tahun -1928-1938, perubahan nama ini berdasarkan landasan politik yang menjelma dari timbulnya rasa nasionalisme (dimana dokter pribumi dianggap sebagai dokter kelas dua), sehingga membuat kata "indische" menjadi “Indonesische" dalam VIG. Dengan demikian, profesi dokter telah menimbulkan rasa kesatuan atau paling tidak meletakkan sendi-sendi persatuan. Bahder Djohan mengatakan pula, "tujuan VIG ialah menyuarakan pendapat dokter, dimana pada masa itu persoalan yang pokok ialah mempersamakan kedudukan antara dokter pribumi dengan dokter Belanda dari segi kualitasnya".

  • 1940

    VIG mengadakan kongres di Solo. Kongres tersebut menugaskan Prof. Bahder Djohan untuk membina, dan memikirkan istilah baru dalam dunia kedokteran. Saat itu telah berkumpul 3000 istilah baru dalam dunia kedokteran. Usaha VIG lainnya adalah peningkatan gaji (upah) dokter "melayu" agar mempunyai derajat yang sama dengan dokter Belanda, yang berhasil mencapai 70% dari jumlah semula (50%). Selain itu, pemberian kesempatan dan pendidikan bagi dokter ‘Melayu’ menjadi asisten dengan prioritas pertama.

  • 1943

    Dalam masa pendudukan Jepang, VIG dibubarkan dan diganti menjadi Jawa izi Hooko-Kai. Lahirnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

  • 30 Juli 1950

    PB Perthabin (Persatuan Thabib Indonesia) yang diketuai Dr. Abdoelrasjid dan DP-PDI (Perkumpulan Dokter Indonesia) menyelenggarakan rapat; Atas usul Dr. Seno Sastromidjojo dibentuklah panitia penyelenggara Muktamar Dokter Warganegara Indonesia (PMDWNI), yang diketuai Dr. Bahder Djohan. Panitia ini bertugas menyelenggarakan "Muktamar Dokter Warganegara Indonesia". Kegiatan ini bertujuan untuk "mendirikan suatu perkumpulan dokter warganegara Indonesia yang baru, dan merupakan wadah representasi dunia dokter Indonesia, baik dalam maupun keluar negeri".

  • 22-25 September 1950

    Muktamar pertama Ikatan Dokter Indonesia (MIDI) digelar di Deca Park yang kemudian menjadi gedung pertemuan Kotapraja Jakarta. (sekarang telah digusur) Sebanyak 181 dokter WNI (62 diantaranya datang dari luar Jakarta) menghadiri Muktamar tersebut. Dalam muktamar IDI itu, Dr. Sarwono Prawirohardjo (sekarang Prof.) terpilih menjadi Ketua Umum IDI pertama.

  • 24 Oktober 1950

    Dr. Soeharto (pantia Dewan Pimpinan Pusat IDI waktu itu), atas nama sendiri, dan atas nama pengurus lainnya, yakni Dr. Sarwono Prawirohardjo, Dr. R. Pringgadi, Dr. Puw Eng Liang, Dr. Tan Eng Tie, dan Dr. Hadrianus Sinaga menghadap notaries R. Kadiman untuk memperoleh dasar hokum berdirinya perkumpulan dokter dengan nama ‘Ikatan Dokter Indonesia’, yang dalam Anggaran Dasarnya pada tahun 1952 berkedudukan “sedapat-dapatnya di Ibukota Negara Indonesia” dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan”. Kata ‘Ikatan” yang terdapat dalam nama perkumpulan ini merupakan usul yang dikemukakan Dr. R. Soeharto. Dalam periode pengurusan IDI ini, Dr. Tan Eng Tie (bendahara IDI enam kali berturut-turut) ditugaskan membeli gedung IDI (sekarang) di Jalan Sam Ratulangie, Jakarta dari seorang warga Negara Belanda seharga Rp 300.000. Sejak itulah, Pengurus Cabang Surabaya Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) melayarkan bahtera organisasinya ditempat tersebut.

  • 1951

    IDI pertama kali menerbitkan Majalah Kedokteran Indonesia (MKI) yang kemudian ditetapkan sebagai majalah ilmiah resmi IDI.

  • 1953

    IDI diterima menjadi anggota World Medical Association (WMA) yang menghimpun semua organisasi kedokteran di dunia. Pada tahun ini, Dr.H.R. Soeharto terpilih kedua kalinya menjabat sebagai Ketua Umum PB IDI. IDI memprakarsai berdirinya Confederation of Medical Associationin Asia and Oceania (CMMAO) dan sejak itu, IDI aktif menjadi anggota organisasi tersebut.

  • 1955-1956

    Prof. Dr. Hendarmin terpilih menjadi Ketua Umum ketiga PB IDI.

  • 1956-1958

    Prof. Dr. M Djoewari menjabat sebagai Ketua Umum keempat PB IDI.

  • 1958-1960

    Prof. Dr. M Djoewari menjabat sebagai Ketua Umum keempat PB IDI.

  • 1960-1970

    Dr. H. Amino Gondhohutomo menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PB IDI untuk keempat kalinya, yakni periode keempat, kelima, keenam dan ketujuh.

  • 1969

    IDI menyelenggarakan Musyawarah Kerja Sosial Kedokteran Indonesia. Musyawarah ini berhasil menyusun dan mensahkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).

  • 1970-1972

    Prof. Dr. Sadatun Soerjohardjo menjabat sebagai Ketua Umum kedelapan PB IDI.

  • 1972-1974

    Prof. Dr. Sudarto Pringgoutomo menjabat sebagai Ketua Umum kesembilan PB IDI.

  • 1974-1976

    Untuk kelima kalinya, Dr. H. Amino Gondhohutomo mengisi jabatan Ketua Umum kesepuluh PB IDI.

  • 1976

    IDI menyelenggarakan Muktamar IDI di Semarang. Dalam Muktamar ini terpilih Dr. Utojo Sukaton sebagai Ketua Umum kesebelas PB IDI.

  • 1979

    Untuk pertama kalinya, IDI menerbitkan Berita Ikatan Dokter Indonesia (BIDI). BIDI berkembang menjadi media komunikasi resmi IDI.

  • 1980

    IDI memprakarsai berdirinya Medical Association of ASEAN (MASEAN), dan sejak itu menjadi anggota aktif organisasi tersebut. IDI menyempurnakan Anggaran Dasar (Add)/Anggaran Rumah Tangga (ART) IDI yang disahkan melalui Mukatamar Denpasar (1978). Muktamar ketujuhbelas IDI dilaksanakan di Solo. Dr. Abdullah Cholil, MPH disahkan sebagai Ketua Umum ketigabelas PB IDI.

  • 1981

    IDI pertama kalinya aktif menyelenggarakan program Keluarga Berencana (KB). Bersama BKKBN, IDI mengembangkan program itu menjadi program KB Mandiri. IDI menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran. Dalam musyawarah tersebut Kodeki berhasil disahkan dan disempurnakan.

  • 1982

    Dalam Muktamar Manado (1982), untuk pertama kalinya disusun Rencana Kerja Jangka Panjang IDI. Pada Muktamar tersebut, Prof. Dr. Mahar Mardjono disahkan sebagai Ketua Umum keempat belas PB IDI, dan periode kepengurusan diubah menjadi 3 tahun. IDI pertama kali melaksanakan program pemberian penghargaan kepada para anggota berprestasi di bidang pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran (penghargaan Dr. Wahidin Soedirohusodo). IDI pertama kalinya menyusun konsep Dokter Keluarga ssebagai alternative pengembangan praktik dokter swasta di Indonesia.

  • 1985

    Melalui Muktamar Bandung, IDI menetapkan Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) dan Perhimpunan Dokter Seminat (PDSm) sebagai badan kelengkapan IDI yang bernaung di bawah IDI. Dr. Kartono Mohamad disahkan sebagai Ketua Umum kelimabelas PB IDI.

  • 1989

    IDI menjadi tuan rumah Kongres Confederation of Medical Association and Oceania (CMMAO). Kongres yang digelar di Jakarta menetapkan Dr. Azrul Azwar (Ketua Umum PB IDI) sebagai presiden CMMAO.

  • 1990

    IDI menggelar Safe Motherhood Program. Program yang bertujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu ini merupakan kerjasama IDI dengan Japan Medical Association.

  • 1991

    Pertama kalinya IDI menyusun Standar Pelayanan Medis. IDI mengadakan Muktamar keduapuluhsatu di Yogyakarta, Dr. Kartono Mohamad disahkan untuk kedua kalinya sebagai Ketua Umum ketujuhbelas PB IDI. Pada muktamar tahun 1991 ini, hymne IDI buah karya Ibu Tuti Nizar Z.A, secara resmi disahkan.

  • 1993

    IDI menggelar Rapat Kerja Nasional MKEK dan MP2A. Rapat kerja ini berhasil menyempurnakan pedoman pelaksanaan Kodeki dan tata cara pembelaan anggota. IDI pertama kalinya aktif ikut melaksanakan kampanye HIV/AIDS dengan melatih para dokter sebagai konselor HIV/AIDS.

  • 1994

    Muktamar keduapuluh dua IDI di Ujungpandang, mencanangkan perlunya dilaksanakan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Muktamar ini juga mensahkan Dr. Azrul Azwar, MPH sebagai Ketua Umum kedelapan belas PB IDI. Muktamar ini juga memilih Dr. Merdias Almatsier sebagai Ketua Terpilih IDI.

  • 1996

    Dr. Azrul Azwar, MPH terpilih sebagai Presiden WMA pada World Medical Assembly ke-48 di Cape Town, Afrika Selatan. IDI meluncurkan homepage IDI yang dapat diakses melalui www.idi.or.id

  • 1997

    IDI mengalami perkembangan pesat. Tercatat jumlah cabang sebanyak 242, IDI Wilayah sebanyak 24, PDSp sebanyak 24, PDSm sebanyak 23, dan anggota berjumlah 32.220 orang. Muktamar kedua puluh tiga IDI diadakan di Padang, Sumatera Bara. Forum ini mensahkan Dr. Merdias Almatsier sebagai Ketua Umum kesembilan belas PB IDI. IDI pun memilih DR.Dr. Ahmad Djojosugito sebagai Ketua Terpilih IDI.

  • 1998

    IDI melakukan persiapan pembentukan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), yaitu lembaga baru dilingkungan IDI yang mengkoordinasikan seluruh kolegium ilmu dan bertanggung jawab dalam pendidikan profesi kedokteran, baik pendidikan dokter umum maupun pendidikan dokter spesialis.

  • 2000

    Oktober : IDI mendirikan Pusat Data dan Layanan Informasi IDI (Pusdalin IDI). Lembaga ini bertujuan meningkatkan kinerja Kepengurusan IDI, dalam menghadapi perkembangan zaman. Pusat data ini terbentuk berdasarkan SK PB No. 318/PBA4/10/2000.

  • 2001

    PB IDI membentuk tim UU Kesehatan Pejabat Negara. Pembentukan tim ini untuk memenuhi permintaan DPR RI yang akan menerbitkan RUU Kepresidenan.

  • 2002

    Januari : PB IDI mengadakan satu Round Table Discussion (RTD) tentang obat murah. Kegiatan ini berfungsi meluruskan berbagai isu yang menempatkan dokter sebagai variable yang sangat menentukan terhadap tingginya harga obat.

  • 2008

    IDI melaunching Kegiatan Dokter Kecil Award oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, sekaligus workshop Dokter Kecil.

  • 2009

    Muktamar IDI ke XVII Palembang mensahkan Dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad sebagai Ketua Umum ke Sembilan Belas PB IDI.

  • 2010

    September 2010 : PB IDI mengeluarkan Surat Edaran nomor 1200/PB/A3/09/2010 tentang resertifikasi yang berisi antara lain pendaftaran administrasi P2KB untuk dokter spesialis maupun dokter umum melalui IDI cabang dan IDI wilayah

  • 2011

    IDI menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional di Pekanbaru, Riau.

  • 2012

    Muktamar ke VIII di Makassar mensahkan Dr. Zaenal Abidin, MH sebagai Ketua Umum kedua puluh PB IDI. Dan mensahkan Prof. Dr. I Oetama Marsis, Sp.OG (K) sebagai Ketua Terpilih IDI. PB IDI telah merenovasi gedung utama maupun gedung belakang yang digunakan untuk operasional dan meningkatkan pelayanan PB IDI telah melakukan kajian dan menetapkan tarif dokter spesialis yang digunakan untuk negosiasi dengan BPJS Oktober : IDI menandatangani deklarasi Gerakan Dokter Selamatkan Indonesia bersama Komnas Pengendalian Tembakau Penandatanagan MoU antara IDI dengan Mabes Polri PB IDI bekerjasama dengan Singapore Medical Association (SMA) membuat kesepakatan terkait pedoman dan kode etik iklan layanan kesehatan dan kegiatan ilmiah di kedua Negara. Kerjasama dalam penilaian medis dan second opinion terhadap saksi/ tersangka/terdakwa yang perkaranya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan SK PB IDI nomor 2117/PB/A4/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 diberikan Penghargaan Keteladanan Dokter Indonesia kepada Dr. Endang Rahayu Soedyaningsih, MPH, DR. PH

  • 2014

    PB IDI ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, bekerjasama dengan KPU RI.

  • 2015

    Muktamar XXIX mensahkan Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG(K) sebagai Ketua Umum PB IDI Masa bakti 2015-2018.

  • 2016

    IDI terlibat dalam pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada serentak bekerjasama dengan KPU RI.

  • 2017

    Peringatan HBDI tahun 2017, PB IDI mencanangkan “Gerakan Makan Ikan, Sayur dan Buah”. Mengawali pencanangan Desa Binaan IDI di Kepulauan Mentawai - Sumatera Barat.

  • 2018

    Pelaksanaan Muktamar XXX di Samarinda dan mengukuhkan Dr. Daeng M Faqih, MH sebagai Ketua Umum P8 IDi Masa Bakti 2018-2021.

  • 2020-2021

    Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang secara resmi diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Maret 2020. Ikatan Dokter Indonesia kehilangan. 755 dokter gugur dalam tugas bakti dalam masa pandemi Pandemi masih berlangsung hingga 2022.

  • 2022

    Pelaksanaan Muktamar mundur terkait pembatasan dalam masa Pandemi COVID-19. Pelaksaanaan Muktamar XXXI di Banda Aceh, dilaksanakan pada Maret 2022 dan mengukuhkan Dr. Moh. Adib khumaidi, Sp. OT Sebagai Ketua Umum PB IDI Masa Baktii 2022-2025. Bulan Agustus 2022, Gedung IDI secara resmi bernama Gedung IDI menjadi Gedung DR. R. Soeharto, serta di tahun yang sama Bapak DR. R. Soeharto mendapatkan Tanda Jasa Pahlawan dari Pemerintah Republik Indonesia. Memasuki HUT IDI 72, Ikatan Dokter Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Besar yaitu tuan rumah WMA [COME Symposium pada bulan Juli 2022 dan MASEAN Conference pada bulan Desember 2022. Pelaksanaan 19th MASEAN Conference, Dr. Moh Adib Khumaidi, SpOT menerima estafet kepemimpinan MASEAN dari Vietnam dan memimpin MASEAN.